JSKK (Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan)

 

Nomor :  119/Surat Terbuka_JSKK/IV/2017                                                             Jakarta, 13 April 2017

Hal :   Saatnya Bapak Presiden Melakukan Vetting

 

Kepada

Yth. Presiden Republik Indonesia

Bapak Ir. H. Joko Widodo

di Jakarta

 

Dengan hormat,

Melalui surat ini kami ingin menyegarkan ingatan kita bahwa tidak sedikit orang yang berjuang/berbuat sesuatu demi perbaikan negeri ini dan karenanya mencintai NKRI secara tulus, banyak yang mengalami kejadian tragis akibat tindakan orang yang buta hati, yang tidak mau menjunjung tinggi harkat kemanusiaan, yang hanya mengejar kekuasaan dan kepentingan pribadi. Kejadian tragis itu misalnya:

  1. Para aktivis pro-demokrasi diculik dan dihilangkan karena menuntut turunnya Presiden Soeharto dari tampuk kekuasaan yang otoriter, militeristik, dan korup.  
  2. Banyak mahasiswadalam Aksi 1998/1999 ditembak dengan peluru tajam standard ABRI karena mereka menuntut terwujudnya pemerintahan yang demokratis dengan menyuarakan tuntutan antara lain: adili Soeharto dan kroni-kroninya, berantas KKN, tegakkan supremasi hukum, cabut dwifungsi ABRI.  
  3. Ratusan anak kecil dibakar/terbakar di pusat-pusat perbelanjaan pada waktu terjadi Huru-hara 13-15 Mei 1998.
  4. Pada hari Rabu 13/3/2002 (dua hari setelah KontraS mendampingi orangtua korban Semanggi I, Semanggi II dan Trisakti mendatangi rumah Wiranto pada hari Senin, 11/3/2002, di perumahan Permata Hijau untuk mengingatkan bahwa pada hari itu ia diundang KPP HAM Trisakti Semanggi I dan Semanggi II untuk memberikan keterangan seputar terjadinya peristiwa penembakan para mahasiswa), kantor KontraS diserang oleh sekelompok preman dengan merusak sejumlah komputer dan menganiaya para staf/volunternya.
  5. Aktivis HAM Munir diracun karena berhasil membongkar penculikan aktivis pro-demokrasi 1997/1998.
  6. Novel Baswedan, seorang penyidik KPK yang handal, disiram air keras di matanya pada Selasa pagi (11/4/2017) lalu, kini masih dalam penyelidikan.

Terhadap kejadian tragis itu tidak ada yang mau mengaku sebagai pelaku. Pihak yang diduga bertanggungjawab pun merasa tak punya beban moral dan melenggang bebas tanpa memperoleh sanksi hukum. Dan kini kita saksikan, tindak kekerasan itu berulang dan berulang lagi.

Bapak Presiden yang kami hormati,

Lemahnya penegakan hukum, maraknya kolusi yang terkadang berpadu dengan nepotisme, penempatan personel pada jabatan strategis terhadap orang-orang yang diduga bertanggungjawab atas pelanggaran HAM berat berdampak pada terjadinya keberulangan tindak kekerasan, upaya pemberantasan korupsi penuh risiko, dan terkatung-katungnya penyelesaian berbagai kasus pelanggaran HAM berat. Oleh karena itu, kini saatnya Bapak Presiden untuk melakukan vetting, yaitu membersihkan pejabat negara yang diduga melakukan tindak kejahatan dengan mendorong:

  1. Penegak hukum yang terkait untuk benar-benar memposisikan UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM sebagai payung hukum penyelesaian perkara pelanggaran HAM berat, dimana keberadaan dan fungsi UU ini telah diperkuat dengan terbitnya Putusan MK No. 18/PUU-V/2007 dan No. 75/PUU-VIII/2015.
  2. Jaksa Agung untuk segera membentuk Tim Penyidik ad hoc untuk menindaklanjuti penyelidikan Komnas HAM atas kasus Kerusuhan Mei, Trisakti-Semanggi I dan II, Penghilangan Paksa, Talang Sari-Lampung,  dan  Tragedi 1965 sebagaimana termuat dalam Visi, Misi dan Program Aksi dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden.
  3. Penerbitan Keppres Pembentukan Pengadilan HAM ad hocatas kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II, kasus Penghilangan Paksa dan kasus Kerusuhan 13-15 Mei 1998 untuk diajukan dalam proses penuntutan ke Pengadilan HAM ad hoc mengingat kejadiannya belum begitu lama.
  4. Instansi terkait untuk mencari ke-13 orang yang dinyatakan telah hilang, sesuai rekomendasi DPRRI periode 2004-2009.
  5. TerbitnyaRancangan Undang-Undang Perubahan UU Pengadilan Militer yang selama ini seringkali dipakai untuk menghindarkan anggota TNI dan Polri yang terlibat pelanggaran HAM berat dari proses hukum yang independen/sipil.
  6. Dibukanya hasil TPF meninggalnya Munir dan menindaklanjuti rekomendasinya hingga ditemukan siapa dalang pelakunya.
  7. Pengusutan pelaku dan dalang dibalik penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan.  

 

Demikian surat ini kami sampaikan dan atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

 

Salam hormat,

PRESIDIUM JSKK,

Suciwati, Sumarsih, dan Bedjo Untung

Bagikan:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *