JSKK (Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan)

Nomor : 120/Surat Terbuka_JSKK/IV/2017 Jakarta, 20 April 2017

Hal : Dengan Semangat Kartini, “Ayo Kerja” Tuntaskan Kasus-kasus Pelanggaran HAM Berat

Kepada

Yth. Presiden Republik Indonesia

Bapak Ir. H. Joko Widodo

di Jakarta

 

Dengan hormat,

Melalui surat ini kami sampaikan pernyataan Menko Polhukam Wiranto yang mengatakan bahwa kalau hasil penyelidikan dan penyidikannya valid, pasti akan segera diselesaikan. Dia juga mengatakan bahwa dalam proses penyelidikan Komnas HAM kerap menemui banyak penyebab kendala (Kompas.com, 9/3/2017). Perlu diketahui, penyebab kendala itu juga datang dari dirinya, dimana Wiranto selaku Pangab turut berkontribusi menghambat kerja penyelidikan Komnas HAM yaitu tidak mau memenuhi undangan Komisi Penyelidikan Pelanggaran (KPP) HAM Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II – (sebuah komisi yang dibentuk oleh Komnas HAM) untuk dimintai keterangan tentang peristiwa penembakan para mahasiswa dalam kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II..

Proses tahapan yang kini ditunggu adalah, kemauan Kejaksaan Agung untuk melakukan penyidikan yaitu menindaklanjuti berkas penyelidikan oleh Komnas HAM yang telah disampaikan ke Kejaksaan Agung sebagai lembaga penyidik.

Bapak Presiden yang kami hormati,

Pada setiap tanggal 21 April bangsa Indonesia memperingati Hari Kartini. Seluruh rakyat Indonesia mengetahui bahwa R.A. Kartini adalah seorang pejuang di era kolonial Belanda, yang menuntut hak emanisipasi wanita. Di dalam tuntutan yang demikian itu terkandung pula tuntutan akan tegaknya hak asasi manusia (HAM), menolak kekerasan, dll. Kini hampir 72 tahu Indonesia merdeka namun rakyat masih harus berjuang menghadapi kekerasan negara yang hingga kini masih terus terjadi. Hal ini telah menjadi perhatian Bapak Presiden sebagaimana tertuang di dalam Visi, Misi dan Program Aksi (Nawa Cita).

Sehubungan dengan itu kami berharap semangat R.A. Kartini menular kepada Bapak Presiden sehingga mau segera mewujudkan komitmennya dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dan menghapus impunitas yaitu dengan bertindak tegas berupa:

  1. Menggunakan UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM sebagai payung hukum penyelesaian perkara pelanggaran HAM berat, dimana keberadaan dan fungsi UU ini telah diperkuat dengan terbitnya Putusan MK No. 18/PUU-V/2007 dan No. 75/PUU-VIII/2015.
  2. Menginstruksikan Jaksa Agung untuk segera membentuk Tim Penyidik ad hoc untuk menindaklanjuti penyelidikan Komnas HAM atas kasus Kerusuhan Mei, Trisakti-Semanggi I dan II, Penghilangan Paksa, Talang Sari-Lampung, dan Tragedi 1965 sebagaimana termuat dalam Visi, Misi dan Program Aksi dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden.
  3. Menerbitkan Keppres Pembentukan Pengadilan HAM ad hoc atas kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II, kasus Penghilangan Paksa dan kasus Kerusuhan 13-15 Mei 1998 untuk diajukan dalam proses penuntutan ke Pengadilan HAM ad hoc mengingat kejadiannya belum begitu lama.
  4. Menugasi instansi terkait untuk mencari ke-13 orang yang dinyatakan telah hilang, sesuai rekomendasi DPRRI periode 2004-2009.
  5. Merehabilitasi dan memberi kompensasi kepada korban beserta keluarga korban Tragedi Tanjung Priok di mana kasus ini juga tercantum dalam Visi, Misi dan Program Aksi Jokowi-JK.
  6. Mengajukan Rancangan Undang-Undang Perubahan UU Pengadilan Militer yang selama ini seringkali dipakai untuk menghindarkan anggota TNI dan Polri yang terlibat pelanggaran HAM berat dari proses hukum yang independen/sipil.
  7. Membuka hasil TPF meninggalnya Munir dan menindaklanjuti rekomendasinya hingga ditemukan siapa dalang pelakunya.
  8. Menginstruksikan Jaksa Agung untuk segera membentuk Tim Penyidik ad hoc untuk menindaklanjuti penyelidikan Komnas HAM atas kasus Wasior Wamena, kasus Simpang KKA dan kasus Jambo Keupok.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Salam hormat,

PRESIDIUM JSKK,

Suciwati, Sumarsih, dan Bedjo Untung

Bagikan:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *