“Kami sepakati bersama antara jaksa dan Komnas HAM. Hasilnya sama, kalaupun dipaksakan, hasilnya tidak akan maksimal.”

Hari ini adalah Kamis Hitam. Seorang perempuan sepuh berambut perak; Maria Catarina Sumarsih, seperti biasa, mengenakan busana hitam dengan payung berwarna serupa. Ia lalu berdiri, menghadap gedung megah bercat putih; Istana Negara. Hari ini adalah Kamis Hitam yang ke 477 –atau tepat satu dekade, dan Sumarsih melakukan aksinya ditemani 300 orang yang juga memakai pakaian hitam.

Di antara ratusan orang itu, ada yang bernyanyi dengan lirik-lirik menyindir pemerintah atau mengenang kematian seorang pegiat Hak Asasi Manusia; Munir Said Thalib, dan ada juga yang ber-stand up comedy. Suciwati, istri almarhum Munir, ikut dalam Kamis Hitam. Suaminya yang mati dibunuh dalam perjalanan menuju Amsterdam, Belanda, pada September 2004 menyatakan kekecewaannya pada pemerintah. Sebab, 13 tahun berlalu tapi dalang pembunuh suaminya tak kunjung terungkap.

“Sepuluh tahun kita berganti pemerintah, berganti presiden. Jadi kok kita belum dapat yang namanya keadilan. Kita bisa melihat bagaimana melempem,” kata Suciwati di depan Istana Negara Jakarta, Kamis (19/1/2017).

Segala cara ditempuh Suciwati, bersama keluarga korban pelanggaran HAM –agar kasus berlanjut ke pengadilan. Mulai dari menemui pimpinan DPR/MPR, Menkopolhukam, hingga Kantor Staf Kepresidenan. Tapi hasilnya? Nol besar, kata Sumarsih. “Di samping Kamisan, kami juga melakukan lobi-lobi, misalnya kami pernah diterima KSP, pernah diterima Menkopolhukam, Ketua MPR. Tetapi kalau janjinya hanya seperti itu, bahkan sekarang ini beberapa pejabat tinggi negara mengatakan bahwa korban itu menjadi komoditas politik. Sudah mengantarkan berapa presiden? Selalu menjadi jualan saat kampanye,” pungkas Sumarsih.

Sumarsih adalah ibu dari Benardinus Realino Norma Irawan atau Wawan –mahasiswa Universitas Atma Jaya yang tewas ditembak saat peristiwa Semanggi 1/1998. Peristiwa itu dan enam kasus lain yakni; peristiwa 1965/1966, Trisakti, Kerusuhan Mei 1998, Semanggi 2, Talangsari, Penghilangan paksa 13 aktivis, dan Penembakan Misterius (Petrus), diselidiki Komnas HAM.

Hanya saja, berkas penyelidikan tujuh kasus itu, mandek. Kejaksaan Agung menyebut, kurang bukti sehingga mustahil naik ke penyidikan. Belakangan, pemerintah memberi sinyal bahwa tujuh kasus pelanggaran HAM masa lalu itu, mengarah ke non-yudisial atau di luar pengadilan; caranya dengan membentuk Dewan Kerukunan Nasional (DKN). Tapi, bukan seperti itu yang diinginkan korban dan keluarganya.  

“Saya menginginkan agar Jokowi segera mewujudkan komitmennya yang tertuang dalam visi misi dan program aksi Jokowi-JK. Di sana tertulis kami berkomitmen untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu dan juga berkomitmen untuk menghapus impunitas.”

Ibu Sumarsih

Sumarsih meyakini, bukti kasus Semanggi 1 dan 2, penghilangan paksa 13 aktivis, dan kerusuhan Mei 1998, bisa didapatkan. Sebab peristiwanya sendiri belum terlalu lama dan orang-orang yang diduga pelaku, masih hidup.

Sejak Kamisan digelar 18 Januari 2007, Sumarsih tak pernah absen berdiri di depan Istana Negara –berharap presiden kala itu Susilo Bambang Yudhoyono dan kini Joko Widodo, menemui dan memenuhi mau mereka. “Sampai kapannya saya tidak tahu. Tetapi setelah 19 tahun kami berjuang, tetapi penguasa hanya memberikan janji saja, tanpa pernah terwujud. Tetapi saya tetap optimis, ketika yang memperjuangkan masalah kemanusiaan ini tidak hanya korban dan keluarga korban, tetapi sudah meregenerasi dilakukan oleh anak-anak muda,” ujarnya.

Satu dekade Kamis Hitam, rupanya menarik perhatian Museum Rekor Indonesia (MURI). Pendiri MURI, Jaya Suprana, menyebut aksi Kamisan menjadi wadah berharga bagi masyarakat untuk tak lupa pada kasus pelanggaran HAM masa lalu. “Aksi Kamisan ini mengungkapkan suatu kegigihan dan kegagahan perjuangan, tentunya, yang tidak kenal putus ada,” imbuh Jaya.

Sumarsih, yang menerima penghargaan mengatakan, ini adalah bukti betapa negara tak peduli pada hak asasi manusia. “Selama pemerintah tidak menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat, berarti aksi Kamisan ini menjadi monumen ketidakadilan. Aksi Kamisan diberikan rekoris MURI, ini menunjukkan keprihatinan kita semua, akhirnya dicatat aksi Kamisan ini diabaikan oleh negara,” ungkap Sumarsih. 

 

Sumber: KBR

Bagikan:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *